Ada Kepuasan dan Cost Besar Saat Musim Libur Sekolah Tiba

Musim Liburan (Ilustrasi)

Memasuki pekan akhir musim liburan, beberapa tempat wisata mulai memetik hasil keringat dari usahanya. Musim libur sekolah yang serentak dilakukan beberapa waktu lalu, menjadi peluang emas untuk menuai untung besar. Maka tidak heran banyak tempat wisata ramai-ramai menawarkan paket wisata murah dan terjangkau kepada masyarakat yang memanfaatkan jasa tempat wisata. 

Beberapa pendapat mengatakan, libur sekolah merupakan reward bagi siswa sekolah yang telah menempuh ujian sekolah. Beberapa lagi mengatakan, libur sekolah merupakan wadah untuk memberikan hadiah orang tua kepada anaknya yang sudah berusaha menggapai nilai ujian maksimal. Lainnya lagi mengatakan, libur sekolah merupakan cara umum untuk merefresh pikiran yang mengalami ketegangan saat ujian. Terlepas apapun itu, libur sekolah ternyata menjadi peluang tersendiri bagi pengusaha tempat wisata baik yang dikelola oleh pemerintah setempat maupun pribadi.

Seperti musim libur sekolah pertengahan tahun 2012 ini, beberapa tempat wisata banyak dipadati wisatawan domestik. Beberapa tempat yang menjadi incaran biasanya seperti wisata laut, wisata pegunungan, wisata hewan, wisata permainan atau wahana dan wisata-wisata lainnya yang kini banyak menawarkan hiburan menarik bagi pengunjung. Kesan dan cerita tentu menjadi akhir sebuah kegiatan liburan wisata dengan harapan menjadi sebuah kenangan yang indah dan menjadi pilihan berikutnya.

Tidak dipungkiri juga, tempat wisata menjadi tujuan pertama ketika musim liburan datang. Letaknya yang jauh maupun dekat seperti tidak menjadi penghalang, ketika masyarakat mencari tempat untuk menghilangkan kepenatan. 

Datangnya  musim liburan sekolah seakan menjadi waktu yang tepat bagi keluarga untuk berkumpul dan bercengkerama bersama orang-orang kesayangan. Mengisi liburan dengan berwisata semacam menjadi obat penawar untuk melepaskan diri sesaat dari kesibukan sehari-hari. Karena sebagian masyarakat beranggapan, dengan melakukan kegiatan wisata, banyak  manfaat yang bisa diambil seperti komunikasi antar anggota keluarga semakin kuat, dampaknya adalah keharmonisan antar keluarga tetap terjaga.

Adanya anggapan demikian, tentu menjadi daya tarik sendiri ketika pengelola tempat wisata dengan cerdik mengambil peluang usaha. Bisa dibayangkan, berapa banyak rupiah yang bisa ditangguk pengusaha tempat wisata. Masyarakat seperti tidak lagi memikirkan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk sekedar berbagi kebahagiaan terhadap orang yang disayangi. Dan untuk urusan ini, pengelola tempat wisata jagonya bagaimana mendapatkan untung sekaligus memberikan kesan yang berarti bagi masyarakat.

Tinggal kemudian bagaimana masyarakat menyikapi, apakah mengisi liburan sekolah harus selalu ke tempat wisata ataukah ada alternatif lain yang tidak kalah menariknya. Tentu apapu itu, bagi masyarakat yang terpenting adalah ada nuansa segar dan momen indah yang tidak terlupakan. Berapapun cost yang dikeluarkan, sepanjang terjangkau kantong, bukanlah suatu yang sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan kepuasan batin.

Etnis Ronghya di Myanmar, Korban Diskriminasi ?

Gambar diunduh dari imbalo.wordpress.com

Diskriminasi atau apapun namanya tidaklah dibenarkan. Berita tentang diskriminasi banyak menghias kehidupan di sekitar kita. Diskriminasi bisa dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan organisasi tertentu, atau kelompok yang senangnya bersinggungan dengan SARA (suku, agama dan ras). Terhadap perilaku sosial beberapa kelompok yang disinyalir melakukan diskriminasi, sudah sepatutnya pemerintah melakukan langkah pencegahan sekaligus mengeleminir serta berdiri paling depan dengan lantang menyuarakan anti diskriminatif.

Kini, episode tentang diskriminasi menjadi perhatian dunia. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Myanmar. Kerusuhan sepanjang sejarah myanmar beberapa waktu yang lalu meledak dengan aksi bentrokan yang terjadi antara etnis minoritas ronghya dengan etnis yang tidak mengakui keberadaan ronghya sebagai bagian dari bangsa Myanmar. 

Dalam artikel ini, penulis tidak mengupas tuntas kenapa bentrokan terjadi, kapan dan bagaimana dengan korban yang jatuh serta ada kepentingan apa dibalik tragedi ini. Penulis hanya mengutarakan keprihatinannya terkait berita di berbagai media massa yang menyebutkan telah terjadi pengusiran etnis Ronghya yang diduga dilakukan secara terorganisir. 

Dari beberapa media yang penulis baca, etnis Ronghya tidak diakui oleh mayoritas penduduk Myanmar sebagai bagian dari warga Myanmar. Penderitaan terhadap etnis Ronghya membuat siapapun akan mengkernyitkan dahi ketika tahu, mereka tidak mendapat pengakuan sebagai warga negara. Lalu, apakah dengan demikian, sebagai bagian dari anak cucu adam yang menempati salah satu sudut planet bumi ini, etnis Ronghya salah ? kemudian dibarikan terlantar dan terdampar ? Dari mana mereka sesungguhnya berasal, apakah pengkebirian hak-hak mereka dibenarkan dengan ulah bar-bar oknum warga yang belum bisa menerima demokrasi ?

Jujur, dalam hal ini Penulis tidak mau terjebak terhadap hal-hal yang semakin memperkeruh suasana. Penulis menyuarakan keprihatinannya terhadap minimnya aksi pemerintah Myanmar mencegah segelintir oknum warganya yang melakukan aksi kriminal. Dan, jatuhnya korban tewas yang mencapai puluhan orang, tentu menjadikan episode penderitaan etnis Ronghya semakin berat. Dampak dari pengusiran itu sendiri, beberapa penduduk kemudian mengungsi ke negara-negara tetangga. Bahkan semakin miris ketika ada sebagian dari pejabat penguasa dari negara tetangga yang menolak kedatangan pengungsi dengan berbagai alasan. 

Terhadap peristiwa ini, tentu menjadi catatan buruk tersendiri bagi pemerintah Myanmar yang baru saja mengalami transisi dari junta militer ke sistem demokrasi. Sangat kontras dengan keberhasilan transisi demokrasi yang banyak dipuji negara-negara di dunia. Perjuangan panjang dan berat Aung San Su Kyi menjadikan Myanmar sebagai negara demokrasi sedikit ternoda dengan peristiwa ini. Dan jauh di Inggris sana, saat Su Kyi menghadiri suatu acara di London, dirinya sangat terpukul ketika mengetahui tragedi kemanusiaan terjadi di rumahnya sendiri. Su Kyi juga meminta pemerintah Myanmar melakukan aksi yang dapat mencegah tragedi Ronghya menjadi besar.

Namun demikian, penulis berharap catatan pertengahan tahun Myanmar tentang kemajuan transisi dari militer ke demokrasi merupakan prestasi besar yang dilakukan pemerintah Myanmar. Duniapun berseru dan tersenyum dengan perubahan yang manis dan mulus. Banyak yang menilai kebijakan Presiden Thien Sen merupakan bentuk upaya rekonsiliasi dari berbagai elemen, khususnya militer dan rakyat yang pro demokrasi. Asean sebagai organisasi kawasan, mendukung terus kemajuan-kemajuan demokrasi di Myanmar sekaligus sebagai modal dan aset terhadap stabilitas kawasan. Belum lagi Amerika dan Eropa, meski dilanda krisis moneter, mereka terus memantau perkembangan yang terjadi Myanmar.

Atas dasar analisis dan penafsiran tersebut, sangat diyakini pemerintah Myanmar akan melakukan langkah-langkah strategis terhadap isu Ronghya ini. Kemampuan Myanmar mencarikan jalan keluar terhadap isu dan masalah kemanusiaan, tentu membuat dunia kembali mengapresiasi sejauhmana kedewasaan Myanmar dalam berdemokrasi. 

Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperlakukan warganya sama di depan hukum merupakan ciri dari negara demokrasi.

Memajukan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum

Oleh : Abdul Rachman Saleh

Pada tahun 1970, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan oleh Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) yang merupakan brainchild  aktifis/pejuang hukum pada saat itu, Advokat Adnan Buyung Nasution. Seperti yang pernah dicatat oleh Profesor Daniel S Lev (2002), sejak LBH didirikan, fungsi dan kiprahnya tidak terbatas pada representasi hukum klien tidak mampu di pengadilan, tetapi LBH telah menjadi pusat pemikiran yang mengkritik praktek orde baru (most prominent centre of criticism and critical thingking). 

Salah satu efek yang paling signifikan dari pendirian LBH adalah kemampuan mempersoalkan (challenging) asumsi-asumsi ideologis orde baru pada saat itu seperti Demokrasi Pancasila dan gagasan integralistik dimana negara dan masyarakat sebagai suatu hal yang identik. Negara tidak lebih dari masyarakat yang ditata, dijaga ketertibannya, diperintah atau dikendalikan oleh negara (state & society were fused in a benevolent whole).

Selama perjalanannya, gagasan bantuan hukum struktural (structural legal aid) kemudian diperkenalkan dan disahkan sebagai ideologi kerja LBH pada Lokakarya Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta, pada tahun 1978 dan Lokakarya Bantuan Hukum di Parapat Medan (diselenggarakan YLBHI) pada tahun 1980.

Bantuan hukum struktural (BHS), istilah yang diperkenalkan oleh Prof. Paul Mudikdo, bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat (diistilahkan dengan “konsientisasi” istilah dari Brazilian Paulo Freire yang mengembangkan konsep-konsep pendidikan orang dewasa “Pedagogy of the Oppressed”, 1970) agar masyarakat tersebut mampu untuk mempertahankan serta memperjuangkan haknya dan merubah struktur sosial yang penuh dengan ketimpangan (unjust social structure).

Sejak istilah BHS diperkenalkan pada tahun 1980-an, BHS kemudian dikenal luas oleh komunitas hukum, terlebih lagi setelah Wakil Presiden Adam Malik pada saat itu menyosialisasikannya di Kongres Himpunan Ahli-Ahli Ilmu Sosial di Manado pada tahun 1979.

Seperti yang dinyatakan Profesor Daniel S Lev (2002) LBH wen much beyond representation of indigent clients in civil and criminal matters to address equally imprtant issues of political legal change.

Dengan perkataan lain, peran LBH pada saat itu mencakup :

1)     Pendampingan klien di pengadilan (legal representation of the indigent clients) – litigasi individu atau litigasi kepentingan publik (public interest litigation);

2)       Penguatan kelompok masyarakat yang termarjinalkan melalui program-program penyadaran;

3)  Berada di garis terdepan dalam mempersoalkan asumsi-asumsi ideologis, konsep ketatanegaraan, praktek pemerintahan dan praktek penegakkan hukum;

4)   Menjadi “tuan rumah” dan teman diskusi bagi orang orang dan kelompok yang tidak disukai dan dimusuhi oleh pemerintahan Soeharto karena sikap mereka yang kritis terhadap pemerintahan;

5)   Mendorong perubahan kebijakan (policy & legislation reform). Peran yang terakhir ini merupakan peran LBH yang paling lemah diantara peran-peran lainnya. Sehingga tidak berjalan sebagaimana peran pendampingan hukum.

Sekarang ini istilah acces to justice  sangat popular dihampir  seluruh belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia, khususnya dikalangan donor. Secara umum UNDP memberi definisi acces to justice sebagai berikut : “the ability of people to seek and obtain rememdy through formal and informal institution of justice and in conformity within human rights standars” (kemampuan masyarakat untuk medapatkan pemulihan hak yang dilanggar melalui sarana formal maupun informal dan disesuaikan dengan standar hak asasi manusia).

Sedangkan perkembangan di Amerika Utara, perkembangan acces to justice paling tidak diidentifikasi ke dalam 3 gelombang (M. Cappelletti dan B Garth, 1978) : Gelombang pertama, pertumbuhan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Bantuan hukum semacam ini diistilahkan dengan bantuan hukum konvensional; Gelombang kedua orientasi acces to justice sudah mulai berkembang dari bantuan hukum konvensional (gelombang pertama) ke pengembangan public interest litigation dengan pengembangan hak-hak prosedural yang memudahkan komunitas kolektif mengajukan pemulihan hak yang dilanggar melalui pengadilan, seperti halnya class action; Gelombang Ketiga mulai disadari pentingnya alternative dispute resolution (ADR) dan pembaruan peradilan, seperti pengembangan akses masyarakat terhadap informasi pengadilan.

Melihat konteks perkembangan acces to justice di negara-negara tersebut, maka acces to justice ini pada dasarnya terkait dengan isu bantuan hukum (legal aid) dan akses beracara dipengadilan secara efektif (acces to court). 

Apabila mengikuti teori 3 (tiga) gelombang (three waves) acces to justice Capelletti dan Garth (1978), maka yang paling relevan untuk dikembangkan di Indonesia adalah gelombang ketiga, dimana terdapat suatu kesadaran untuk pembenahan sistem peradilan dan pencarian alternatif penyelesaian sengketa yang dirasakan lebih adil bagi masyarakat.

Dalam konteks ke Indonesia-an, maka perjuangan dalam memajukan access to justice hendaknya diarahkan kepada kegiatan yang diistilahkan beyond the third wave of access to justice, dengan maksud sebagai berikut : (1) pencegahan terjadinya sengketa hukum untuk mendorong social harmony. Hal ini berarti program access to justice tidak selalu harus dikaitkan dengan pengadilan, tetapi jauh sebelum persoalan diselesaikan melalui pengadilan seperti tersedianya prosedur pengaduan masyarakat seperti ombudsman, public complaint system atau sistem ADR tradisional dan modern; (2) pengembangan hak-hak prosedural masyarakat yang diperlukan dalam public interest litigation seperti class action, legal standing Ornop, strict liability, pembuktian terbalik dan lain sebagainya; (3) pembaruan sistem peradilan seperti halnya pembaruan peradilan, kejaksaan dan kepolisian untuk memastikan bahwa rasa keadilan masyarakat benar-benar terpenuhi; (4) pendampingan hukum (beyond legal representation dimuka pengadilan) bagi kelompok masyarakat marjinal, yang dilakukan oleh pro bono lawyers pekerja bantuan hukum dan paralegal.

Untuk yang ke empat ini kolaborasi dan membangun jaringan antara Bar Association, LBH-LBH dan paralegal-paralegal yang banyak difasilitasi oleh Ornop perlu terus dilakukan dan diperkuat. Gagasan mengembangkan masyarakat bantuan hukum oleh karenanya merupakan gagasan yang penting dan menarik untuk diwujudkan.

Dari keempat program pokok access to justice tersebut di atas maka peran Kantor LBH di bawah naungan YLBHI, LBH Universitas dan LBH-LBH lainnya menjadi sangat penting tidak saja sebagai pengembang kebijakan, pelaku advokasi hukum serta pendamping masyarakat, juga sebagai paralegal capacity builders. Peran paralegal menjadi sangat penting karena jumlah pro bono lawyers di Indonesia sangat kecil, dan masih sedikitnya jumlah pekerja bantuan hukum dibandingkan rasio wilayah dan jumlah populasi yang sangat besar.

Program-program access to justice di atas menuntut pekerja bantuan hukum LBH dari berbagai kelembagaan memiliki kapasitas (kualitas dan integritas) yang sangat baik. Sudah saatnya profesionalisasi di bidang pelayanan bantuan hukum, pendampingan di tingkat akar rumput sebagai bagian dari pendidikan hukum masyarakat, penelitian dan perancangan draft kebijakan dilakukan dengan sangat komprehensif dan sistematis. Termasuk di dalamnya cara membangun etika advokasi kebijakan bersama pemangku kepentingan lain seperti pemerintah dengan lebih elegan untuk melestarikan kerjasama dan berjaringan.

Bantuan Hukum dan Hak Konstitusi Rakyat

Lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menjelang akhir tahun 2011 lalu, sedikit banyaknya memberi gambaran mengenai komitmen kuat pemerintah di bidang hukum khususnya akses terhadap keadilan (pemberian bantuan hukum) bagi orang atau kelompok orang miskin di Indonesia.

Kuatnya komitmen pemerintah terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu merupakan indikasi keberpihakan pada kepentingan rakyat. Sebagaimana tujuan pemerintah yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke empat yang menyatakan “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kutipan dari pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat menunjukkan bahwa jaminan dan perlindungan bagi rakyat tertulis lekat dalam Undang-undang Dasar 1945. Dengan kata lain, rakyat mempunyai hak konstitusi yang dilindungi oleh Undang-undang, sedangkan kewajiban pemerintah adalah melaksanakannya dalam kehidupan bernegara dan kehidupan sosial bermasyarakat, salah satunya adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum serta pengakuan persamaan dihadapan hukum.

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 27 (1) UUD NRI 1945 “segala warga negara bersamaan dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian di dalam pasal 28 D (1) mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan kata lain, pasca reformasi 1998 hingga saat ini, negara memberikan jaminan akan perlindungan hukum dan persamaan kedudukan dihadapan hukum dengan tidak mengenal kelas, siapapun itu.

Perlindungan hukum yang lekat dewasa ini erat dikaitkan dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Terhadap usaha ini pemerintah, sebelumnya melalui lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) bersama-sama dengan Lembaga Bantuan Hukum bahu membahu memberikan pelayanan bantuan hukum terutama untuk masyarakat miskin yang tersandung masalah hukum dan tidak sanggup untuk membayar jasa pengacara.

Memperhatikan hal demikian, sebagai solusi terhadap permasalahn tersebut, kini masyarakat kurang mampu bisa menghubungi Lembaga Bantuan Hukum di sekitar tempat tinggalnya. Mereka hanya datang dan menceritakan inti permasalahan, setelahnya mereka tinggal membuatkan surat kuasa khusus kepada advokat untuk pendampingan ketika ada panggilan sidang. Sedangkan advokat sendiri, akan mempertimbangkan sekaligus memberikan jawaban yang responsif apakah bersedia mendampingi atau tidak, disertai dengan alasan-alasan yang meyakinkan.

Bila advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum menerima untuk melakukan pendampingan, bisa dipastikan segala persyaratan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku telah dipenuhi sebagaimana undang-undang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksana lainnya.

Ketika bicara tentang aturan pelaksana lainnya, maka tidak lepas dari peran peraturan pemerintah dan peraturan teknis seperti peraturan menteri. Sebagai gambaran, saat ini pemerintah tengah menggodok peraturan pemerintah tentang bantuan hukum. Bersama ahli hukum kemudian instansi yang terkait dan lembaga swadaya masyarakat serta beberapa lembaga bantuan hukum, peraturan pemerintah terkait bantuan hukum diharapkan bisa selesai dalam tahun 2012, termasuk peraturan pelaksana teknis lainnya seperti peraturan menteri tentang standarisasi bantuan hukum dan verifikasi maupun akreditasi lembaga bantuan hukum.

Dengan terbitnya undang-undang Bantuan Hukum yang baru, pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum yang tadinya di Mahkamah Agung, kini beralih ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, undang-undang Bantuan Hukum juga menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat diberikan mandat untuk melakukan pengawasan dan pelaporan hasil pelaksanaan bantuan hukum. Artinya, pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan hukum oleh pemerintah Cq Kementerian Hukum dan HAM diserahkan kepada DPR, bukan kepada Presiden.

Namun apapun itu, yang terpenting adalah pelaksanaan bantuan hukum bisa tepat ke sasaran. Jaminan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu, berjalan sesuai dengan arah yang tepat. Diharapkan manfaat dari pemberian bantuan hukum bisa langsung dirasakan masyarakat sebagaimana hak konstitusi yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara 1945 kepada masyarakat.

Sinergi kuat antara penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dan penyelenggara bantuan hukum adalah wujud dari implementasi cita-cita negara yang ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Permainan Sepakbola

Oleh: KH. Dr. A. Mustofa Bisri

Cobalah Anda pikir agak tenang tanpa mengikutsertakan kesenangan Anda sendiri, mungkin Anda pun -- seperti orang yang tidak senang atau tidak paham sepak bola -- merasa geli melihat 22 orang dewasa –-sebelas lawan sebelas-- berlari-lari memperebutkan dengan serius sebuah benda bundar.

Kecuali dua orang yang bertindak menjaga gawang yang tidak banyak berlari; cukup mempertahankan dan menangkap bola bila bola mengarah ke gawangnya. (Berbeda dengan yang lainnya, kedua orang ini tidak mutlak dilarang memegang bola). Anehnya bila bola sudah terebut, langsung --atau dibawa sebentar kemudian-- disepak lagi untuk diperebutkan kembali. Sering kali, meski sudah ada wasit lapangan dan wasit-wasit garis yang memimpin pertandingan, orang-orang dewasa yang memperebutkan bola itu sampai berantem. Bila karena terlalu sengit berebut bola lalu terjadi tabrakan antar pemain dan wasit sudah menentukan bola diberikan kepada pihak tertentu, pihak ini pun malah menendangnya kembali. Bayangkan bila perebutan 11 x 11 orang dewasa ini tanpa wasit yang memimpin atau wasitnya seperti kebanyakan wasit negeri ini.

Sampai suatu saat, bila ada salah seorang di antara 22 orang itu yang berhasil menendang dan memasukkan bola ke gawang lawan yang dijaga mati-matian oleh penjaganya, semua --kecuali pihak yang kemasukan dan pendukung-pendukungnya– pun bersorak-sorai gembira. Kemudian bola pun ditaruh di tengah lagi untuk diperebutkan kembali. Begitulah permainan yang betul-betul permainan ini berlangsung cukup lama, resminya 2 x 45 menit, kecuali bila ada perpanjangan waktu. (Di Pensylvania Amerika Serikat, malah pernah ada pertandingan –antara dua kesebelasan dari Muhlenberg College-- sampai 48 jam nonstop, tanpa pemain pengganti). Seperti setiap permainan yang lain, dalam sepak bola ini pun harus ada yang menang. Yang menang adalah yang paling banyak memasukkan bola ke gawang lawan.

Sungguh absurd sebenarnya. Namun absurd tidak absurd, permainan sepak-menyepak bola yang konon cikal-bakalnya berasal dari permainan Tsu-chu Cina zaman dinasti Han, 3-4 abad sebelum Masehi itu adalah olah raga yang paling –atau setidaknya termasuk yang paling– digemari di dunia. Bahkan sejak distandardkan dengan pembentukan Football Association di Inggris tahun 1863 dan terbentuknya federasi sepak bola dunia (FIFA) tahun 1907, permainan ini bukan saja semakin meluas popularitasnya, perkembangannya pun terus semakin canggih. Bukan saja dari segi sistem dan teknik permainan, melainkan juga pengorganisasiannya terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Apalagi setelah bisnis dan kemajuannya –sebagaimana dalam banyak permainan yang lain-- ikut campur dalam menentukan kehadiran dan perkembangannya.

Seperti biasa dan seperti pada banyak hal, negara-negara maju yang memiliki kelebihan di hampir semua segi kehidupan, peranannya sangat besar bahkan menentukan dalam membawa permainan itu ke derajat ‘terhormat’ dan digilai hampir semua lapisan masyarakat dunia seperti sekarang ini. Jangankan sepak bola, permainan yang berbahaya dan sangat tidak manusiawi pun --paling tidak menurut sebagian kalangan– seperti tinju, di tangan mereka, bisa menjadi olah raga yang dicandui; sudah tentu setelah menjadi tambang fulus bagi mereka.

Memang mereka –orang-orang di negeri maju– itu, barangkali karena kelebihan mereka di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ditambah disiplin dan keseriusan mereka, bagi kita di negeri berkembang ini bagaikan tukang sihir saja laiknya. Kebalikan dari kita yang menggarap hal-hal penting seperti main-main saja, mereka bahkan permainan bisa disulap menjadi hal yang sangat serius dan penting. Seperti sepak bola itu misalnya, dengan kelihaian mereka mengemas dan menawarkannya, dunia pun dibuat keranjingan terhadapnya sesuai kemauan mereka. Negara-negara penggandrung sepak bola yang mereka nilai kaya dengan potensi sumberdaya pemain, mereka pacu dan support. Permainan sederhana, amatiran, dan bisa dimainkan dimana saja -- dengan pemain berapa saja, dengan pakaian apa saja (bahkan tanpa pakaian sekalipun), dan dengan bola apa saja (dengan bola gombal sekalipun) – itu mereka profesionalkan dan bisniskan dengan cara yang amat canggih. Dan dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, permainan sepak bola pun akhirnya menjadi ‘agenda dunia’ yang penting dan sangat merampas perhatian.

Termasuk kita disini, dimana sepak bola –seperti hal-hal yang lain, hanya sibuk dibicarakan dan dipertengkarkan-- pertandingan sepak bola manca negara merupakan ‘acara wajib’ yang ikut mengatur irama dan gaya hidup kita. Pers dengan semangat patriotisme, berlomba-lomba memberitakan dan menayangkan setiap pertandingan. Ulasan dan analisis sepak bola yang ndaqik-ndaqik pun memenuhi media massa. Jadwal pertandingan dan kompetisi mereka --hingga yang bersifat lokal-- pun kita catat. Gol-gol terbaik dalam setiap pertandingan, kita bukukan.

Nama-nama pemain klub-klub disana – apalagi yang menjadi bintang (umumnya pemain yang paling banyak memasukkan bola ke gawang lawan, pemain yang paling pandai mempertahankan gawang, yang paling lihai membawa atau merebut bola)– kita hafal melebihi nama-nama para pemain klub-klub di tanah air sendiri. Siapa yang tak kenal Pele –konon dari rangkaian kata Portugis, Pe kependekan dari kaki dan le dari malas– alias Edison Arantes do Nascimento dari Brazil yang dijuluki Si Kaki emas dan sejak 7 September 1956 hingga 2 Oktober 1974 memasukkan bola 1216 gol? Siapa tidak kenal Libero Franz Beckenbauer dari Jerman Barat; Johan Cruyff dari Belanda; Diego Maradona dari Argentina; atau bomber Inter Milan asal Brazil, Ronaldo Luis Nazario. Bahkan banyak bayi lahir yang dinamai dengan nama-nama seperti Eka Maradona, Mohammad Maldini, Supele, Rosyat Baggio, dll.

Pendek kata, sepak bola sudah menjadi semacam virus yang membuat demam dunia. Lihatlah, betapa pers, termasuk di kita, sudah geger mempersiapkan diri menyambut World Cup 1998 yang masih akan digelar Juni-Juli mendatang. Rubrik-rubrik sudah diplot; pengulas-pengulas (di negeri ini pengulas sepak bola jauh lebih banyak dan lebih lihai katimbang pemain sepak bola) sudah mulai diincar atau dikontrak; tv-tv sudah mengiklankan jadwal-jadwal pertandingan; dsb. dst.

Itu semua tentu tidak lepas dari kelihaian para pencari materi (duit) yang tahu persis bagaimana memanfaatkan permainan yang menjadi kegemaran hampir semua orang itu. Mereka yang paling lihai, paling kreatif, dan paling serius, akan mendapat keuntungan paling banyak. Karena di zaman ini, sepak bola –sebagaimana banyak permainan yang lain– tidak hanya merupakan olah raga atau apalagi permainan pengisi waktu senggang. Sepak bola di zaman ini sudah pula berarti bisnis; gengsi; entertainment; dlsb.

Kecuali mereka yang memang tidak suka dan tidak paham sepak bola, kiranya tak ada lagi orang yang merasa geli melihat 22 orang dewasa berlari-lari berebut bola untuk ditendang kembali setelah berhasil merebutnya. Sedangkan melihat mereka yang membahas, mengkalkulasi, menyeminarkan, bahkan mendirikan sekolah untuk itu pun, rasanya tak ada yang merasa aneh dan geli.

Tapi itulah hidup. Hidup tak lebih dari permainan, seperti permainan sepak bola itu. Orang berlari-lari, berebut sesuatu yang sepele untuk kemudian dilepas dan dikejar-kejar lagi. Mereka yang mengejar dan berebut harta misalnya, setelah berhasil mendapatkannya, ada yang dilepas secara sukarela, ada terpaksa dilepaskannya. Demikian pula mereka yang mengejar dan berebut kursi atau kekuasaan.
Untuk merebut, kalau perlu menyikut, menendang, dan menginjak saudara sendiri. Yang gede menggunakan ke-gede-annya; yang mempunyai kepintaran menggunakan kepintarannya; yang kuat memanfaatkan kekuatannya; dan sebagainya dan seterusnya. Karena itu, sebagaimana dalam permainan sepak bola juga, aturan dan ketaatan terhadap aturan permainanlah yang paling menentukan enak atau tidaknya permainan itu dimainkan dan ditonton. Sebaliknya ke-tiadaan-aturan atau ketiadaan ketaatan terhadap aturan-lah yang membuat rusak permainan. Apalagi apabila penyelenggara dan pimpinan permainan sendiri sudah tidak mempunyai itikad untuk menegakkan aturannya.

Bantuan Hukum dan Hak Konstitusi Rakyat

Lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menjelang akhir tahun 2011 lalu, sedikit banyaknya memberi gambaran mengenai komitmen kuat pemerintah di bidang hukum khususnya akses terhadap keadilan (pemberian bantuan hukum) bagi orang atau kelompok orang miskin di Indonesia.

Kuatnya komitmen pemerintah terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu merupakan indikasi keberpihakan pada kepentingan rakyat. Sebagaimana tujuan pemerintah yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke empat yang menyatakan “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kutipan dari pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat menunjukkan bahwa jaminan dan perlindungan bagi rakyat tertulis lekat dalam Undang-undang Dasar 1945. Dengan kata lain, rakyat mempunyai hak konstitusi yang dilindungi oleh Undang-undang, sedangkan kewajiban pemerintah adalah melaksanakannya dalam kehidupan bernegara dan kehidupan sosial bermasyarakat, salah satunya adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum serta pengakuan persamaan dihadapan hukum.

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 27 (1) UUD NRI 1945 “segala warga negara bersamaan dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian di dalam pasal 28 D (1) mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan kata lain, pasca reformasi 1998 hingga saat ini, negara memberikan jaminan akan perlindungan hukum dan persamaan kedudukan dihadapan hukum dengan tidak mengenal kelas, siapapun itu.

Perlindungan hukum yang lekat dewasa ini erat dikaitkan dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Terhadap usaha ini pemerintah, sebelumnya melalui lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) bersama-sama dengan Lembaga Bantuan Hukum bahu membahu memberikan pelayanan bantuan hukum terutama untuk masyarakat miskin yang tersandung masalah hukum dan tidak sanggup untuk membayar jasa pengacara.

Memperhatikan hal demikian, sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, kini masyarakat kurang mampu bisa menghubungi Lembaga Bantuan Hukum di sekitar tempat tinggalnya. Mereka hanya datang dan menceritakan inti permasalahan, setelahnya mereka tinggal membuatkan surat kuasa khusus kepada advokat untuk pendampingan ketika ada panggilan sidang. Sedangkan advokat sendiri, akan mempertimbangkan sekaligus memberikan jawaban yang responsif apakah bersedia mendampingi atau tidak, disertai dengan alasan-alasan yang meyakinkan.

Bila advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum menerima untuk melakukan pendampingan, bisa dipastikan segala persyaratan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku telah dipenuhi sebagaimana undang-undang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksana lainnya.

Ketika bicara tentang aturan pelaksana lainnya, maka tidak lepas dari peran peraturan pemerintah dan peraturan teknis seperti peraturan menteri. Sebagai gambaran, saat ini pemerintah tengah menggodok peraturan pemerintah tentang bantuan hukum. Bersama ahli hukum kemudian instansi yang terkait dan lembaga swadaya masyarakat serta beberapa lembaga bantuan hukum, peraturan pemerintah terkait bantuan hukum diharapkan bisa selesai dalam tahun 2012, termasuk peraturan pelaksana teknis lainnya seperti peraturan menteri tentang standarisasi bantuan hukum dan verifikasi maupun akreditasi lembaga bantuan hukum.

Dengan terbitnya undang-undang Bantuan Hukum yang baru, pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum yang tadinya di Mahkamah Agung, kini beralih ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, undang-undang Bantuan Hukum juga menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat diberikan mandat untuk melakukan pengawasan dan pelaporan hasil pelaksanaan bantuan hukum. Artinya, pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan hukum oleh pemerintah Cq Kementerian Hukum dan HAM diserahkan kepada DPR, bukan kepada Presiden.

Namun apapun itu, yang terpenting adalah pelaksanaan bantuan hukum bisa tepat ke sasaran. Jaminan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu, berjalan sesuai dengan arah yang tepat. Diharapkan manfaat dari pemberian bantuan hukum bisa langsung dirasakan masyarakat sebagaimana hak konstitusi yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara 1945 kepada masyarakat.

Sinergi kuat antara penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dan penyelenggara bantuan hukum adalah wujud dari implementasi cita-cita negara yang ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

SAMPAH, MUSUH ATAU BUKAN ?

Gunungan Sampah

Perilaku manusia sebagai makhluk sosial mengantarnya pada cerminan pembentukan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Tak terkecuali dengan hasil kegiatan atau usaha yang merupakan sisa olahan yang tidak terpakai seperti sampah.

Mungkin sejak jaman lahirnya manusia ke muka bumi, yang namanya sisa produk yang tidak terpakai saat itu juga telah lahir. Hanya pada jamannya, sampah yang dihasilkan tidak lebih daripada biji-bjian maupun kulit buah-buahan produk alam yang tidak bisa digunakan atau dimakan.

Nah, di akhir jaman saat ini, jaman dimana yang katanya modern dan canggih, yang namanya sampah tidak bisa lepas dari sisa kegiatan manusia yang hidupnya terus bersosialisasi, kemudian membentuk kelompok yang dinamakan masyarakat.

Sampah adalah wujud kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam upayanya mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang makin baik tidak diiringi dengan pola pikir yang maju dari masyarakat itu sendiri. Pola pikir yang dimaksud adalah kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya, lalu bagaimana menanamkan pemahaman sejak dini kepada anak-anak untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tampatnya, bagaimana pula mengenalkan anak-anak terhadap pembedaan jenis sampah mana yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak. Tetapi tetap saja diperlukan suatu usaha yang serius dan terus menerus tanpa kenal lelah mengajarkan kepada masyarakat bahwa sampah adalah kerugian.

Coba lihat saja, sekeliling lingkungan yang kita diami dan kita pijak, banyak terlihat onggokan sampah baik itu disudut ruangan, tempat atau media yang seharusnya bukan menjadi habitat sampah. Sebab demikian, karena empati masyarakat makin berkurang. Kekurangpedulian inilah yang kemudian menimbulkan masalah besar yang kelak membuat masyarakat makin menjerit, jengah dan galau terhadap keberadaan sampah.

Gunungan sampah yang berserakan disetiap sudut, kini telah menjadi pemandangan yang biasa. Limbah tersebut kini menyimpan segudang bom waktu yang bisa merugikan masyarakat. Tidak heran, bila musim penghujan, datang banjirpun banyak menggenang. Timbul kemudian penyakit dan lingkungan yang tidak sehat. Sampah kini menjadi musuh masyarakat, padahal ia ada karena kurangnya kepedulian terhadap kebersihan. Lain itu, timbul masalah sosial lainnya seperti dampak banjir yang mengakibatkan macet dan bisa memukul kegiatan ekonomi saat itu juga. Ruginya, bisa miliaran bahkan tidak mungkin triliunan.

Got dan selokan yang sedianya menjadi jalur lintas air, lama kelamaan ditumbuhi dengan rumput. Tidak itu saja, media jalur lintas air kini banyak mengalami pendangkalan. Belum lagi pelebaran jalan yang memakan badan saluran air. Pun ini terjadi, tetap saja lagi-lagi masyarakat saling menunjuk siapa yang pantas salah. Padahal, tidak perlu menunjuk hidung, dengan kesadaran yang terbangun secara ikhlas, niscaya masalah sampah bisa teratasi. Masyarakat tidak perlu lagi terjebak ke dalam relung perebutan penggunaan lahan sampah secara eksklusif. Tetapi bagaimana dengan sampah, bisa menciptakan sesuatu yang berguna seperti penggunaan gas metana yang lahir dari sampah.

Dalam kesempatan ini, penulis mengajak kepada teman-teman pembaca untuk bisa mensounding minimal memberikan pencerahan kepada orang terdekat kita untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Cerdas mengelola sampah, bisa membawa masyarakat kepada tatanan kehidupan yang sejahtera. Lebih dari itu, sampah bukanlah momok atau musuh yang ketika kita lewat kemudian menutup hidung. Tapi tutuplah pikiran yang kolot, Tutup pula pikiran yang mau menang sendiri. Tutup pikiran yang menyalahkan sesama, termasuk jangan beri kesempatan berpikir untuk mengeruk keuntungan pribadi yang lebih dari nilai toleransi sosial masyarakat. Kembangkan usaha dan kreatifitas, budayakan gemar mendaur ulang sampah. Siapa tau, dari sampah kita bisa menjadi orang yang berharga dari aspek kepribadian. Karena sesungguhnya, sampah itu ada sejak adam dan hawa menghuni dunia.