Selasa, 27 Maret 2012

Perang Strategi Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta

Sepanjang bulan maret ini, Ibukota dipenuhi sesak dengan berita pencalonan bakal Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Berbagai drama dan kejadian sekitar politik pencalonan pemimpin Jakarta selalu menghiasi layar kaca. Praktis, pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, baik itu oleh para kandidat maupun partai pendukung bisa ditangkap langsung oleh audiens segmen yang dituju. Harapannya media mampu menyampaikan setiap pesan yang hendak disampaikan. Nah, disinilah peran media seperti televisi diyakini bisa mempengaruhi pikiran calon pemilih untuk menentukan jagoan yang akan diusungnya menjadi pemimpin Jakarta.

Gambar oleh zonaebook.wordpress
Mengutip salah satu artikel di laman dari salah satu blog, media sebagai salah satu bentuk  komunikasi massa mempunyai peran yang cukup signifikan dalam menciptakan perubahan penting bagi kondisi kehidupan sosial masyarakat. Dengan media, suatu realitas peristiwa dapat diketahui secara umum meninggalkan lokasi dan menuju batas-batas wilayah yang lebih luas menembus jarak, ruang dan waktu. Selain itu pula secara kuantitas cakupan jangkauan yang dituju oleh media pada consumer (masyarakat) dalam jumlah yang besar, banyak. Sangat pas dengan ciri penduduk Jakarta yang sangat heterogen.

Menjadi lebih komplit, ternyata para kandidat bakal calon Gubernur dan Wakil sudah melek informasi. Dengan kata lain, para tim sukses yang mengusung jagonya, ramai-ramai melirik media televisi sebagai wahana menyampaikan pesan dan janji-janji yang digaungkan para kandidat. Perang strategi media tidak terelakkan lagi.

Tidak hanya melalui media televisi, para pendukung kandidat Gubernur dan Wakilnya juga melirik media berita online. Melalui jaringan internet yang semakin canggih dan mudah diakses, informasi tentang keunggulan kandidat terus disuarakan sejauh pelosok di bumi Betawi. Bayangkan berapa besar biaya yang harus disiapkan untuk mendukung perang informasi agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat jagoannya.

Untuk hitung-hitungan, penulis sendiri tidak mampu mengurainya. Tapi yang jelas, di dalam suatu pesta pemilihan Kepala Daerah, rasanya tidak mungkin semuanya serba gratis. Perlu satu kerjasama dari berbagai pihak maupun elemen dari para kandidat untuk bahu membahu menunjukkan kemampuannya membawa perubahan kota Jakarta ke arah yang lebih baik. Memang, masing-masing kandidat bakal calon Gubernur maupun Wakilnya tentu mempunyai strategi pemenangan tersendiri agar bisa finish dengan satu kemenangan yakni bisa mempengaruhi calon pemilih.

Namun perlu diingat pula, perang strategi informasi boleh dilakukan oleh para pendukung bakal calon. Tetapi di sisi lain, para pemilih yakni masyarakat Jakarta sudah sangat cerdas bagaimana menentukan pilihannya. Alih-alih gencar melakukan kampanye dengan media, bukannya dukungan yang dipilih, malah cacian dan ejekan yang diterima.

Satu contoh kecil saja, bila salah satu pasangan kandidat Gubernur dan Wakilnya membuat jargon kampanye yang berbau SARA, pasti bakalan menuai cemoohan dari masyarakat. Dari sini saja, permulaan untuk perang strategi yang ke depannya bakal menguras pikiran dan tenaga sudah divonis bakal kedodoran. Dan, inilah yang harus dihindari oleh para kandidat yang akan bertarung dalam PILKADA Jakarta.

Perang strategi tidak hanya melalui media saja. Perlu ada cara lain agar komunikasi antara kandidat dengan pemilihnya berjalan dengan baik. Model komunikasi ketemu langsung masyarakat dengan mendengar keluhan dan memberikan janji perubahan masih dianggap mumpuni meraup suara masyarakat. Terjun langsung dan merasakan apa yang dirasakan masyarakat menjadi cara sendiri para kandidat merangkul masyarakat.

Ada pula yang menyasar masyarakat dengan mendengar aspirasi melalui kearifan lokal atau budaya setempat. Dengan perhatian yang seksama, janji pelestarian budaya lokal bisa juga menjadi wahana meraup suara. Atau dengan mendekatkan diri pada komunitas seni, asal konsisten dan tidak ingkar janji, dijamin suara akan mengalir ke bakal calon kandidat.

Nah, disinilah perlu kecerdasan dan kearifan para kandidat Bakal Calon Gubernur dan Wakilnya. Tidak melulu dengan janji-janji tapi bisa memberi bukti. Merangkul dan mendekat serta meniadakan sekat-sekat model priyayi yang biasanya melekat dengan kekuasaan.

Siapapun anda dan darimanapun anda, sebagai salah satu warga Jakarta, penulis ucapkan selamat datang dan bertarung. Kedepankan fair play. Berlomba-lombalah untuk kebaikan dan perubahan Jakarta ke depan.

Senin, 26 Maret 2012

Di Tepian Naiknya Harga BBM Bersubsidi


Gambar oleh kotajogja.com
Jelang penaikan BBM yang semakin dekat, pemerintah kian disibukkan oleh beberapa oknum yang hendak mengambil keuntungan dari selisih harga lama dan harga yang baru. Menurut informasi media massa, harga ke ekonomisan BBM bersubsidi saat ini berkisar Rp. 6000. Bagi beberapa kalangan, kenaikan harga BBM bersubsidi dipandang sebagai suatu hal yang tak terhindarkan, menyusul meroketnya harga minyak mentah dunia

Mengutip Ketua Departemen Bidang Keuangan DPP Partai Demokrat M Ikhsan Modjo dalam suatu harian online, kenaikan harga BBM sangat layak dilakukan saat ini. Beberapa alasan tersebut diantaranya adalah keberpihakan pada rakyat kecil. Saat ini, 10 persen dari orang kaya menggunakan Rp 5,8 triliun dari subsidi BBM. Sementara itu, 10 persen orang miskin menggunakan Rp 500 miliar subsidi BBM.

Kenaikan harga BBM juga dipandang sejalan dengan upaya penghematan dan penciptaan energi terbarukan. Kemudian dana yang sebelumnya digunakan untuk subsidi BBM dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

Selain itu, pengurangan subsidi turut menekan kasus penyelundupan BBM ke negeri tetangga. Saat ini, harga BBM di Singapura mencapai Rp 15.695 per liter, sementara di Malaysia sekitar Rp 5.750 dan pengurangan subsidi juga membantu pemerintah 2014. Pemerintahan yang akan datang tak terbebani subsidi BBM yang tinggi.

Namun beberapa kalangan juga menolak usulan penaikan BBM. Seperti yang diungkapkan partai oposisi pemerintah seperti yang diungkapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkukuh menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak per awal April nanti.

Seperti yang dikutip Tempo.Co dalam laman online, Ketua Fraksi (PDIP) di DPR Puan Maharani mengatakan partainya mengecam rencana itu. Alasan mendasar penolakan PDIP selain tidak berpihak pada masyarakat kecil, kenaikan harga BBM juga tidak sesuai dengan UU APBN Tahun 2011 Pasal 7 ayat 4 dan 6. Pasal ini, kata dia, menegaskan pemerintah tidak akan membatasi subsidi dan menaikkan harga BBM. "Kalau sekarang ingin menaikkan harga BBM, tentu saja pasal itu harus direvisi dahulu," ujar Puan.

Terlepas dari pro kontra rencana penaikan harga BBM bersubsidi tersebut buat kita sebagai masyarakat umum jelas mempunyai dampak yang lumayan besar. Harga-harga kebutuhan hidup lainnya disinyalir pasti mengekor naiknya harga BBM. Tidak itu saja, dengan berlarut-larutnya pengumuman penaikkan harga BBM bersubsidi harga kebutuhan hidup lainnya sudah naik. Apalagi ketika harga BBM dinaikkan, pasti semuanya ikut naik. Lagi-lagi masyarakat kecil yang merasakan akibatnya.

Parahnya, sengkarut marut terhadap pro kontra penaikkan BBM antara pemerintah dan DPR, dimanfaatkan betul oleh oknum yang mengais keuntungan dengan menimbun BBM, membeli jauh dari kebutuhan dalam jumlah besar serta melepasnya ketika harga sudah naik. Aksi ini tentu membuat masyarakat makin terjepit dengan langkanya BBM. Namun aksi ini perlu diberantas oleh pemerintah beserta jajaran penegak hukum.

Terhadap aksi yang tidak bertanggungjawab tersebut, layak buat kita untuk mendukung penegak hukum memberikan hukuman yang sangat berat bagi pelaku yang tega membuat masyarakat makin menderita. Kalo perlu diberikan jerat hukum yang mempunyai efek jera seperti apa yang dilakukan penegak hukum terhadap koruptor.

Tindakan oknum yang menimbun BBM dengan mengharapkan keuntungan pribadi ditengah penderitaan masyarakat sangat bertentangan dengan nurani dan akal logika. Sepertinya selisih harga yang mencapai Rp. 1.500 membutakan mereka untuk bahagia diatas penderitaan masyarakat.

Melihat aksi mereka yang ketahuan dan diliput media massa beberapa hari terakhir ini, Pemerintah harus berani mengambil tindan keras dan tegas. Pemerintah juga harus bisa meyakinkan kepada DPR atas manfaat yang bisa diambil dari kenaikan BBM. Berikan pandangan dan perhitungan yang cermat dan terbuka agar tidak ada tarik ulur kepentingan, sehingga bisa diambil keputusan yang cepat dan terarah. Meminimalisir tarik ulur serta alasan-alasan yang menjadi bola liar terhadap perkembangan politik yang semakin memanas.

Memang diakui, meningkatnya konflik teluk yang melibatkan Iran dan Amerika serta Israel jelas membuat harga minyak dunia terus mengalami penaikan. Ujung-ujungnya pelambatan ekonomi negara di dunia khususnya negara berkembang menjadi ancaman yang sangat serius. Melambungnya harga minyak, diyakini banyak negara mengalami kegagalan ekonomi. Banyaknya pengangguran menjadi penyebab menaiknya angka kejahatan dan jatuhnya sebuah negara di era modern saat ini. Sungguh naif. Hanya untuk sebuah kehidupan yang baik, ternyata minyak mampu mempengaruhinya.