Bantuan Hukum dan Hak Konstitusi Rakyat

Lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menjelang akhir tahun 2011 lalu, sedikit banyaknya memberi gambaran mengenai komitmen kuat pemerintah di bidang hukum khususnya akses terhadap keadilan (pemberian bantuan hukum) bagi orang atau kelompok orang miskin di Indonesia.

Kuatnya komitmen pemerintah terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu merupakan indikasi keberpihakan pada kepentingan rakyat. Sebagaimana tujuan pemerintah yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke empat yang menyatakan “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kutipan dari pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat menunjukkan bahwa jaminan dan perlindungan bagi rakyat tertulis lekat dalam Undang-undang Dasar 1945. Dengan kata lain, rakyat mempunyai hak konstitusi yang dilindungi oleh Undang-undang, sedangkan kewajiban pemerintah adalah melaksanakannya dalam kehidupan bernegara dan kehidupan sosial bermasyarakat, salah satunya adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum serta pengakuan persamaan dihadapan hukum.

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 27 (1) UUD NRI 1945 “segala warga negara bersamaan dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian di dalam pasal 28 D (1) mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan kata lain, pasca reformasi 1998 hingga saat ini, negara memberikan jaminan akan perlindungan hukum dan persamaan kedudukan dihadapan hukum dengan tidak mengenal kelas, siapapun itu.

Perlindungan hukum yang lekat dewasa ini erat dikaitkan dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Terhadap usaha ini pemerintah, sebelumnya melalui lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) bersama-sama dengan Lembaga Bantuan Hukum bahu membahu memberikan pelayanan bantuan hukum terutama untuk masyarakat miskin yang tersandung masalah hukum dan tidak sanggup untuk membayar jasa pengacara.

Memperhatikan hal demikian, sebagai solusi terhadap permasalahn tersebut, kini masyarakat kurang mampu bisa menghubungi Lembaga Bantuan Hukum di sekitar tempat tinggalnya. Mereka hanya datang dan menceritakan inti permasalahan, setelahnya mereka tinggal membuatkan surat kuasa khusus kepada advokat untuk pendampingan ketika ada panggilan sidang. Sedangkan advokat sendiri, akan mempertimbangkan sekaligus memberikan jawaban yang responsif apakah bersedia mendampingi atau tidak, disertai dengan alasan-alasan yang meyakinkan.

Bila advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum menerima untuk melakukan pendampingan, bisa dipastikan segala persyaratan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku telah dipenuhi sebagaimana undang-undang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksana lainnya.

Ketika bicara tentang aturan pelaksana lainnya, maka tidak lepas dari peran peraturan pemerintah dan peraturan teknis seperti peraturan menteri. Sebagai gambaran, saat ini pemerintah tengah menggodok peraturan pemerintah tentang bantuan hukum. Bersama ahli hukum kemudian instansi yang terkait dan lembaga swadaya masyarakat serta beberapa lembaga bantuan hukum, peraturan pemerintah terkait bantuan hukum diharapkan bisa selesai dalam tahun 2012, termasuk peraturan pelaksana teknis lainnya seperti peraturan menteri tentang standarisasi bantuan hukum dan verifikasi maupun akreditasi lembaga bantuan hukum.

Dengan terbitnya undang-undang Bantuan Hukum yang baru, pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum yang tadinya di Mahkamah Agung, kini beralih ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, undang-undang Bantuan Hukum juga menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat diberikan mandat untuk melakukan pengawasan dan pelaporan hasil pelaksanaan bantuan hukum. Artinya, pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan hukum oleh pemerintah Cq Kementerian Hukum dan HAM diserahkan kepada DPR, bukan kepada Presiden.

Namun apapun itu, yang terpenting adalah pelaksanaan bantuan hukum bisa tepat ke sasaran. Jaminan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu, berjalan sesuai dengan arah yang tepat. Diharapkan manfaat dari pemberian bantuan hukum bisa langsung dirasakan masyarakat sebagaimana hak konstitusi yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara 1945 kepada masyarakat.

Sinergi kuat antara penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dan penyelenggara bantuan hukum adalah wujud dari implementasi cita-cita negara yang ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Permainan Sepakbola

Oleh: KH. Dr. A. Mustofa Bisri

Cobalah Anda pikir agak tenang tanpa mengikutsertakan kesenangan Anda sendiri, mungkin Anda pun -- seperti orang yang tidak senang atau tidak paham sepak bola -- merasa geli melihat 22 orang dewasa –-sebelas lawan sebelas-- berlari-lari memperebutkan dengan serius sebuah benda bundar.

Kecuali dua orang yang bertindak menjaga gawang yang tidak banyak berlari; cukup mempertahankan dan menangkap bola bila bola mengarah ke gawangnya. (Berbeda dengan yang lainnya, kedua orang ini tidak mutlak dilarang memegang bola). Anehnya bila bola sudah terebut, langsung --atau dibawa sebentar kemudian-- disepak lagi untuk diperebutkan kembali. Sering kali, meski sudah ada wasit lapangan dan wasit-wasit garis yang memimpin pertandingan, orang-orang dewasa yang memperebutkan bola itu sampai berantem. Bila karena terlalu sengit berebut bola lalu terjadi tabrakan antar pemain dan wasit sudah menentukan bola diberikan kepada pihak tertentu, pihak ini pun malah menendangnya kembali. Bayangkan bila perebutan 11 x 11 orang dewasa ini tanpa wasit yang memimpin atau wasitnya seperti kebanyakan wasit negeri ini.

Sampai suatu saat, bila ada salah seorang di antara 22 orang itu yang berhasil menendang dan memasukkan bola ke gawang lawan yang dijaga mati-matian oleh penjaganya, semua --kecuali pihak yang kemasukan dan pendukung-pendukungnya– pun bersorak-sorai gembira. Kemudian bola pun ditaruh di tengah lagi untuk diperebutkan kembali. Begitulah permainan yang betul-betul permainan ini berlangsung cukup lama, resminya 2 x 45 menit, kecuali bila ada perpanjangan waktu. (Di Pensylvania Amerika Serikat, malah pernah ada pertandingan –antara dua kesebelasan dari Muhlenberg College-- sampai 48 jam nonstop, tanpa pemain pengganti). Seperti setiap permainan yang lain, dalam sepak bola ini pun harus ada yang menang. Yang menang adalah yang paling banyak memasukkan bola ke gawang lawan.

Sungguh absurd sebenarnya. Namun absurd tidak absurd, permainan sepak-menyepak bola yang konon cikal-bakalnya berasal dari permainan Tsu-chu Cina zaman dinasti Han, 3-4 abad sebelum Masehi itu adalah olah raga yang paling –atau setidaknya termasuk yang paling– digemari di dunia. Bahkan sejak distandardkan dengan pembentukan Football Association di Inggris tahun 1863 dan terbentuknya federasi sepak bola dunia (FIFA) tahun 1907, permainan ini bukan saja semakin meluas popularitasnya, perkembangannya pun terus semakin canggih. Bukan saja dari segi sistem dan teknik permainan, melainkan juga pengorganisasiannya terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Apalagi setelah bisnis dan kemajuannya –sebagaimana dalam banyak permainan yang lain-- ikut campur dalam menentukan kehadiran dan perkembangannya.

Seperti biasa dan seperti pada banyak hal, negara-negara maju yang memiliki kelebihan di hampir semua segi kehidupan, peranannya sangat besar bahkan menentukan dalam membawa permainan itu ke derajat ‘terhormat’ dan digilai hampir semua lapisan masyarakat dunia seperti sekarang ini. Jangankan sepak bola, permainan yang berbahaya dan sangat tidak manusiawi pun --paling tidak menurut sebagian kalangan– seperti tinju, di tangan mereka, bisa menjadi olah raga yang dicandui; sudah tentu setelah menjadi tambang fulus bagi mereka.

Memang mereka –orang-orang di negeri maju– itu, barangkali karena kelebihan mereka di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ditambah disiplin dan keseriusan mereka, bagi kita di negeri berkembang ini bagaikan tukang sihir saja laiknya. Kebalikan dari kita yang menggarap hal-hal penting seperti main-main saja, mereka bahkan permainan bisa disulap menjadi hal yang sangat serius dan penting. Seperti sepak bola itu misalnya, dengan kelihaian mereka mengemas dan menawarkannya, dunia pun dibuat keranjingan terhadapnya sesuai kemauan mereka. Negara-negara penggandrung sepak bola yang mereka nilai kaya dengan potensi sumberdaya pemain, mereka pacu dan support. Permainan sederhana, amatiran, dan bisa dimainkan dimana saja -- dengan pemain berapa saja, dengan pakaian apa saja (bahkan tanpa pakaian sekalipun), dan dengan bola apa saja (dengan bola gombal sekalipun) – itu mereka profesionalkan dan bisniskan dengan cara yang amat canggih. Dan dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, permainan sepak bola pun akhirnya menjadi ‘agenda dunia’ yang penting dan sangat merampas perhatian.

Termasuk kita disini, dimana sepak bola –seperti hal-hal yang lain, hanya sibuk dibicarakan dan dipertengkarkan-- pertandingan sepak bola manca negara merupakan ‘acara wajib’ yang ikut mengatur irama dan gaya hidup kita. Pers dengan semangat patriotisme, berlomba-lomba memberitakan dan menayangkan setiap pertandingan. Ulasan dan analisis sepak bola yang ndaqik-ndaqik pun memenuhi media massa. Jadwal pertandingan dan kompetisi mereka --hingga yang bersifat lokal-- pun kita catat. Gol-gol terbaik dalam setiap pertandingan, kita bukukan.

Nama-nama pemain klub-klub disana – apalagi yang menjadi bintang (umumnya pemain yang paling banyak memasukkan bola ke gawang lawan, pemain yang paling pandai mempertahankan gawang, yang paling lihai membawa atau merebut bola)– kita hafal melebihi nama-nama para pemain klub-klub di tanah air sendiri. Siapa yang tak kenal Pele –konon dari rangkaian kata Portugis, Pe kependekan dari kaki dan le dari malas– alias Edison Arantes do Nascimento dari Brazil yang dijuluki Si Kaki emas dan sejak 7 September 1956 hingga 2 Oktober 1974 memasukkan bola 1216 gol? Siapa tidak kenal Libero Franz Beckenbauer dari Jerman Barat; Johan Cruyff dari Belanda; Diego Maradona dari Argentina; atau bomber Inter Milan asal Brazil, Ronaldo Luis Nazario. Bahkan banyak bayi lahir yang dinamai dengan nama-nama seperti Eka Maradona, Mohammad Maldini, Supele, Rosyat Baggio, dll.

Pendek kata, sepak bola sudah menjadi semacam virus yang membuat demam dunia. Lihatlah, betapa pers, termasuk di kita, sudah geger mempersiapkan diri menyambut World Cup 1998 yang masih akan digelar Juni-Juli mendatang. Rubrik-rubrik sudah diplot; pengulas-pengulas (di negeri ini pengulas sepak bola jauh lebih banyak dan lebih lihai katimbang pemain sepak bola) sudah mulai diincar atau dikontrak; tv-tv sudah mengiklankan jadwal-jadwal pertandingan; dsb. dst.

Itu semua tentu tidak lepas dari kelihaian para pencari materi (duit) yang tahu persis bagaimana memanfaatkan permainan yang menjadi kegemaran hampir semua orang itu. Mereka yang paling lihai, paling kreatif, dan paling serius, akan mendapat keuntungan paling banyak. Karena di zaman ini, sepak bola –sebagaimana banyak permainan yang lain– tidak hanya merupakan olah raga atau apalagi permainan pengisi waktu senggang. Sepak bola di zaman ini sudah pula berarti bisnis; gengsi; entertainment; dlsb.

Kecuali mereka yang memang tidak suka dan tidak paham sepak bola, kiranya tak ada lagi orang yang merasa geli melihat 22 orang dewasa berlari-lari berebut bola untuk ditendang kembali setelah berhasil merebutnya. Sedangkan melihat mereka yang membahas, mengkalkulasi, menyeminarkan, bahkan mendirikan sekolah untuk itu pun, rasanya tak ada yang merasa aneh dan geli.

Tapi itulah hidup. Hidup tak lebih dari permainan, seperti permainan sepak bola itu. Orang berlari-lari, berebut sesuatu yang sepele untuk kemudian dilepas dan dikejar-kejar lagi. Mereka yang mengejar dan berebut harta misalnya, setelah berhasil mendapatkannya, ada yang dilepas secara sukarela, ada terpaksa dilepaskannya. Demikian pula mereka yang mengejar dan berebut kursi atau kekuasaan.
Untuk merebut, kalau perlu menyikut, menendang, dan menginjak saudara sendiri. Yang gede menggunakan ke-gede-annya; yang mempunyai kepintaran menggunakan kepintarannya; yang kuat memanfaatkan kekuatannya; dan sebagainya dan seterusnya. Karena itu, sebagaimana dalam permainan sepak bola juga, aturan dan ketaatan terhadap aturan permainanlah yang paling menentukan enak atau tidaknya permainan itu dimainkan dan ditonton. Sebaliknya ke-tiadaan-aturan atau ketiadaan ketaatan terhadap aturan-lah yang membuat rusak permainan. Apalagi apabila penyelenggara dan pimpinan permainan sendiri sudah tidak mempunyai itikad untuk menegakkan aturannya.

Bantuan Hukum dan Hak Konstitusi Rakyat

Lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menjelang akhir tahun 2011 lalu, sedikit banyaknya memberi gambaran mengenai komitmen kuat pemerintah di bidang hukum khususnya akses terhadap keadilan (pemberian bantuan hukum) bagi orang atau kelompok orang miskin di Indonesia.

Kuatnya komitmen pemerintah terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu merupakan indikasi keberpihakan pada kepentingan rakyat. Sebagaimana tujuan pemerintah yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke empat yang menyatakan “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kutipan dari pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat menunjukkan bahwa jaminan dan perlindungan bagi rakyat tertulis lekat dalam Undang-undang Dasar 1945. Dengan kata lain, rakyat mempunyai hak konstitusi yang dilindungi oleh Undang-undang, sedangkan kewajiban pemerintah adalah melaksanakannya dalam kehidupan bernegara dan kehidupan sosial bermasyarakat, salah satunya adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum serta pengakuan persamaan dihadapan hukum.

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 27 (1) UUD NRI 1945 “segala warga negara bersamaan dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian di dalam pasal 28 D (1) mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan kata lain, pasca reformasi 1998 hingga saat ini, negara memberikan jaminan akan perlindungan hukum dan persamaan kedudukan dihadapan hukum dengan tidak mengenal kelas, siapapun itu.

Perlindungan hukum yang lekat dewasa ini erat dikaitkan dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Terhadap usaha ini pemerintah, sebelumnya melalui lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) bersama-sama dengan Lembaga Bantuan Hukum bahu membahu memberikan pelayanan bantuan hukum terutama untuk masyarakat miskin yang tersandung masalah hukum dan tidak sanggup untuk membayar jasa pengacara.

Memperhatikan hal demikian, sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, kini masyarakat kurang mampu bisa menghubungi Lembaga Bantuan Hukum di sekitar tempat tinggalnya. Mereka hanya datang dan menceritakan inti permasalahan, setelahnya mereka tinggal membuatkan surat kuasa khusus kepada advokat untuk pendampingan ketika ada panggilan sidang. Sedangkan advokat sendiri, akan mempertimbangkan sekaligus memberikan jawaban yang responsif apakah bersedia mendampingi atau tidak, disertai dengan alasan-alasan yang meyakinkan.

Bila advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum menerima untuk melakukan pendampingan, bisa dipastikan segala persyaratan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku telah dipenuhi sebagaimana undang-undang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksana lainnya.

Ketika bicara tentang aturan pelaksana lainnya, maka tidak lepas dari peran peraturan pemerintah dan peraturan teknis seperti peraturan menteri. Sebagai gambaran, saat ini pemerintah tengah menggodok peraturan pemerintah tentang bantuan hukum. Bersama ahli hukum kemudian instansi yang terkait dan lembaga swadaya masyarakat serta beberapa lembaga bantuan hukum, peraturan pemerintah terkait bantuan hukum diharapkan bisa selesai dalam tahun 2012, termasuk peraturan pelaksana teknis lainnya seperti peraturan menteri tentang standarisasi bantuan hukum dan verifikasi maupun akreditasi lembaga bantuan hukum.

Dengan terbitnya undang-undang Bantuan Hukum yang baru, pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum yang tadinya di Mahkamah Agung, kini beralih ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, undang-undang Bantuan Hukum juga menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat diberikan mandat untuk melakukan pengawasan dan pelaporan hasil pelaksanaan bantuan hukum. Artinya, pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan hukum oleh pemerintah Cq Kementerian Hukum dan HAM diserahkan kepada DPR, bukan kepada Presiden.

Namun apapun itu, yang terpenting adalah pelaksanaan bantuan hukum bisa tepat ke sasaran. Jaminan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu, berjalan sesuai dengan arah yang tepat. Diharapkan manfaat dari pemberian bantuan hukum bisa langsung dirasakan masyarakat sebagaimana hak konstitusi yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara 1945 kepada masyarakat.

Sinergi kuat antara penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dan penyelenggara bantuan hukum adalah wujud dari implementasi cita-cita negara yang ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

SAMPAH, MUSUH ATAU BUKAN ?

Gunungan Sampah

Perilaku manusia sebagai makhluk sosial mengantarnya pada cerminan pembentukan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Tak terkecuali dengan hasil kegiatan atau usaha yang merupakan sisa olahan yang tidak terpakai seperti sampah.

Mungkin sejak jaman lahirnya manusia ke muka bumi, yang namanya sisa produk yang tidak terpakai saat itu juga telah lahir. Hanya pada jamannya, sampah yang dihasilkan tidak lebih daripada biji-bjian maupun kulit buah-buahan produk alam yang tidak bisa digunakan atau dimakan.

Nah, di akhir jaman saat ini, jaman dimana yang katanya modern dan canggih, yang namanya sampah tidak bisa lepas dari sisa kegiatan manusia yang hidupnya terus bersosialisasi, kemudian membentuk kelompok yang dinamakan masyarakat.

Sampah adalah wujud kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam upayanya mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang makin baik tidak diiringi dengan pola pikir yang maju dari masyarakat itu sendiri. Pola pikir yang dimaksud adalah kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya, lalu bagaimana menanamkan pemahaman sejak dini kepada anak-anak untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tampatnya, bagaimana pula mengenalkan anak-anak terhadap pembedaan jenis sampah mana yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak. Tetapi tetap saja diperlukan suatu usaha yang serius dan terus menerus tanpa kenal lelah mengajarkan kepada masyarakat bahwa sampah adalah kerugian.

Coba lihat saja, sekeliling lingkungan yang kita diami dan kita pijak, banyak terlihat onggokan sampah baik itu disudut ruangan, tempat atau media yang seharusnya bukan menjadi habitat sampah. Sebab demikian, karena empati masyarakat makin berkurang. Kekurangpedulian inilah yang kemudian menimbulkan masalah besar yang kelak membuat masyarakat makin menjerit, jengah dan galau terhadap keberadaan sampah.

Gunungan sampah yang berserakan disetiap sudut, kini telah menjadi pemandangan yang biasa. Limbah tersebut kini menyimpan segudang bom waktu yang bisa merugikan masyarakat. Tidak heran, bila musim penghujan, datang banjirpun banyak menggenang. Timbul kemudian penyakit dan lingkungan yang tidak sehat. Sampah kini menjadi musuh masyarakat, padahal ia ada karena kurangnya kepedulian terhadap kebersihan. Lain itu, timbul masalah sosial lainnya seperti dampak banjir yang mengakibatkan macet dan bisa memukul kegiatan ekonomi saat itu juga. Ruginya, bisa miliaran bahkan tidak mungkin triliunan.

Got dan selokan yang sedianya menjadi jalur lintas air, lama kelamaan ditumbuhi dengan rumput. Tidak itu saja, media jalur lintas air kini banyak mengalami pendangkalan. Belum lagi pelebaran jalan yang memakan badan saluran air. Pun ini terjadi, tetap saja lagi-lagi masyarakat saling menunjuk siapa yang pantas salah. Padahal, tidak perlu menunjuk hidung, dengan kesadaran yang terbangun secara ikhlas, niscaya masalah sampah bisa teratasi. Masyarakat tidak perlu lagi terjebak ke dalam relung perebutan penggunaan lahan sampah secara eksklusif. Tetapi bagaimana dengan sampah, bisa menciptakan sesuatu yang berguna seperti penggunaan gas metana yang lahir dari sampah.

Dalam kesempatan ini, penulis mengajak kepada teman-teman pembaca untuk bisa mensounding minimal memberikan pencerahan kepada orang terdekat kita untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Cerdas mengelola sampah, bisa membawa masyarakat kepada tatanan kehidupan yang sejahtera. Lebih dari itu, sampah bukanlah momok atau musuh yang ketika kita lewat kemudian menutup hidung. Tapi tutuplah pikiran yang kolot, Tutup pula pikiran yang mau menang sendiri. Tutup pikiran yang menyalahkan sesama, termasuk jangan beri kesempatan berpikir untuk mengeruk keuntungan pribadi yang lebih dari nilai toleransi sosial masyarakat. Kembangkan usaha dan kreatifitas, budayakan gemar mendaur ulang sampah. Siapa tau, dari sampah kita bisa menjadi orang yang berharga dari aspek kepribadian. Karena sesungguhnya, sampah itu ada sejak adam dan hawa menghuni dunia.

Perang Strategi Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta

Sepanjang bulan maret ini, Ibukota dipenuhi sesak dengan berita pencalonan bakal Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Berbagai drama dan kejadian sekitar politik pencalonan pemimpin Jakarta selalu menghiasi layar kaca. Praktis, pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, baik itu oleh para kandidat maupun partai pendukung bisa ditangkap langsung oleh audiens segmen yang dituju. Harapannya media mampu menyampaikan setiap pesan yang hendak disampaikan. Nah, disinilah peran media seperti televisi diyakini bisa mempengaruhi pikiran calon pemilih untuk menentukan jagoan yang akan diusungnya menjadi pemimpin Jakarta.

Gambar oleh zonaebook.wordpress

Mengutip salah satu artikel di laman dari salah satu blog, media sebagai salah satu bentuk  komunikasi massa mempunyai peran yang cukup signifikan dalam menciptakan perubahan penting bagi kondisi kehidupan sosial masyarakat. Dengan media, suatu realitas peristiwa dapat diketahui secara umum meninggalkan lokasi dan menuju batas-batas wilayah yang lebih luas menembus jarak, ruang dan waktu. Selain itu pula secara kuantitas cakupan jangkauan yang dituju oleh media pada consumer (masyarakat) dalam jumlah yang besar, banyak. Sangat pas dengan ciri penduduk Jakarta yang sangat heterogen.

Menjadi lebih komplit, ternyata para kandidat bakal calon Gubernur dan Wakil sudah melek informasi. Dengan kata lain, para tim sukses yang mengusung jagonya, ramai-ramai melirik media televisi sebagai wahana menyampaikan pesan dan janji-janji yang digaungkan para kandidat. Perang strategi media tidak terelakkan lagi.

Tidak hanya melalui media televisi, para pendukung kandidat Gubernur dan Wakilnya juga melirik media berita online. Melalui jaringan internet yang semakin canggih dan mudah diakses, informasi tentang keunggulan kandidat terus disuarakan sejauh pelosok di bumi Betawi. Bayangkan berapa besar biaya yang harus disiapkan untuk mendukung perang informasi agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat jagoannya.

Untuk hitung-hitungan, penulis sendiri tidak mampu mengurainya. Tapi yang jelas, di dalam suatu pesta pemilihan Kepala Daerah, rasanya tidak mungkin semuanya serba gratis. Perlu satu kerjasama dari berbagai pihak maupun elemen dari para kandidat untuk bahu membahu menunjukkan kemampuannya membawa perubahan kota Jakarta ke arah yang lebih baik. Memang, masing-masing kandidat bakal calon Gubernur maupun Wakilnya tentu mempunyai strategi pemenangan tersendiri agar bisa finish dengan satu kemenangan yakni bisa mempengaruhi calon pemilih.

Namun perlu diingat pula, perang strategi informasi boleh dilakukan oleh para pendukung bakal calon. Tetapi di sisi lain, para pemilih yakni masyarakat Jakarta sudah sangat cerdas bagaimana menentukan pilihannya. Alih-alih gencar melakukan kampanye dengan media, bukannya dukungan yang dipilih, malah cacian dan ejekan yang diterima.

Satu contoh kecil saja, bila salah satu pasangan kandidat Gubernur dan Wakilnya membuat jargon kampanye yang berbau SARA, pasti bakalan menuai cemoohan dari masyarakat. Dari sini saja, permulaan untuk perang strategi yang ke depannya bakal menguras pikiran dan tenaga sudah divonis bakal kedodoran. Dan, inilah yang harus dihindari oleh para kandidat yang akan bertarung dalam PILKADA Jakarta.

Perang strategi tidak hanya melalui media saja. Perlu ada cara lain agar komunikasi antara kandidat dengan pemilihnya berjalan dengan baik. Model komunikasi ketemu langsung masyarakat dengan mendengar keluhan dan memberikan janji perubahan masih dianggap mumpuni meraup suara masyarakat. Terjun langsung dan merasakan apa yang dirasakan masyarakat menjadi cara sendiri para kandidat merangkul masyarakat.

Ada pula yang menyasar masyarakat dengan mendengar aspirasi melalui kearifan lokal atau budaya setempat. Dengan perhatian yang seksama, janji pelestarian budaya lokal bisa juga menjadi wahana meraup suara. Atau dengan mendekatkan diri pada komunitas seni, asal konsisten dan tidak ingkar janji, dijamin suara akan mengalir ke bakal calon kandidat.

Nah, disinilah perlu kecerdasan dan kearifan para kandidat Bakal Calon Gubernur dan Wakilnya. Tidak melulu dengan janji-janji tapi bisa memberi bukti. Merangkul dan mendekat serta meniadakan sekat-sekat model priyayi yang biasanya melekat dengan kekuasaan.

Siapapun anda dan darimanapun anda, sebagai salah satu warga Jakarta, penulis ucapkan selamat datang dan bertarung. Kedepankan fair play. Berlomba-lombalah untuk kebaikan dan perubahan Jakarta ke depan.

Di Tepian Naiknya Harga BBM Bersubsidi

Gambar oleh kotajogja.com

Jelang penaikan BBM yang semakin dekat, pemerintah kian disibukkan oleh beberapa oknum yang hendak mengambil keuntungan dari selisih harga lama dan harga yang baru. Menurut informasi media massa, harga ke ekonomisan BBM bersubsidi saat ini berkisar Rp. 6000. Bagi beberapa kalangan, kenaikan harga BBM bersubsidi dipandang sebagai suatu hal yang tak terhindarkan, menyusul meroketnya harga minyak mentah dunia

Mengutip Ketua Departemen Bidang Keuangan DPP Partai Demokrat M Ikhsan Modjo dalam suatu harian online, kenaikan harga BBM sangat layak dilakukan saat ini. Beberapa alasan tersebut diantaranya adalah keberpihakan pada rakyat kecil. Saat ini, 10 persen dari orang kaya menggunakan Rp 5,8 triliun dari subsidi BBM. Sementara itu, 10 persen orang miskin menggunakan Rp 500 miliar subsidi BBM.

Kenaikan harga BBM juga dipandang sejalan dengan upaya penghematan dan penciptaan energi terbarukan. Kemudian dana yang sebelumnya digunakan untuk subsidi BBM dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

Selain itu, pengurangan subsidi turut menekan kasus penyelundupan BBM ke negeri tetangga. Saat ini, harga BBM di Singapura mencapai Rp 15.695 per liter, sementara di Malaysia sekitar Rp 5.750 dan pengurangan subsidi juga membantu pemerintah 2014. Pemerintahan yang akan datang tak terbebani subsidi BBM yang tinggi.

Namun beberapa kalangan juga menolak usulan penaikan BBM. Seperti yang diungkapkan partai oposisi pemerintah seperti yang diungkapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkukuh menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak per awal April nanti.

Seperti yang dikutip Tempo.Co dalam laman online, Ketua Fraksi (PDIP) di DPR Puan Maharani mengatakan partainya mengecam rencana itu. Alasan mendasar penolakan PDIP selain tidak berpihak pada masyarakat kecil, kenaikan harga BBM juga tidak sesuai dengan UU APBN Tahun 2011 Pasal 7 ayat 4 dan 6. Pasal ini, kata dia, menegaskan pemerintah tidak akan membatasi subsidi dan menaikkan harga BBM. "Kalau sekarang ingin menaikkan harga BBM, tentu saja pasal itu harus direvisi dahulu," ujar Puan.

Terlepas dari pro kontra rencana penaikan harga BBM bersubsidi tersebut buat kita sebagai masyarakat umum jelas mempunyai dampak yang lumayan besar. Harga-harga kebutuhan hidup lainnya disinyalir pasti mengekor naiknya harga BBM. Tidak itu saja, dengan berlarut-larutnya pengumuman penaikkan harga BBM bersubsidi harga kebutuhan hidup lainnya sudah naik. Apalagi ketika harga BBM dinaikkan, pasti semuanya ikut naik. Lagi-lagi masyarakat kecil yang merasakan akibatnya.

Parahnya, sengkarut marut terhadap pro kontra penaikkan BBM antara pemerintah dan DPR, dimanfaatkan betul oleh oknum yang mengais keuntungan dengan menimbun BBM, membeli jauh dari kebutuhan dalam jumlah besar serta melepasnya ketika harga sudah naik. Aksi ini tentu membuat masyarakat makin terjepit dengan langkanya BBM. Namun aksi ini perlu diberantas oleh pemerintah beserta jajaran penegak hukum.

Terhadap aksi yang tidak bertanggungjawab tersebut, layak buat kita untuk mendukung penegak hukum memberikan hukuman yang sangat berat bagi pelaku yang tega membuat masyarakat makin menderita. Kalo perlu diberikan jerat hukum yang mempunyai efek jera seperti apa yang dilakukan penegak hukum terhadap koruptor.

Tindakan oknum yang menimbun BBM dengan mengharapkan keuntungan pribadi ditengah penderitaan masyarakat sangat bertentangan dengan nurani dan akal logika. Sepertinya selisih harga yang mencapai Rp. 1.500 membutakan mereka untuk bahagia diatas penderitaan masyarakat.

Melihat aksi mereka yang ketahuan dan diliput media massa beberapa hari terakhir ini, Pemerintah harus berani mengambil tindan keras dan tegas. Pemerintah juga harus bisa meyakinkan kepada DPR atas manfaat yang bisa diambil dari kenaikan BBM. Berikan pandangan dan perhitungan yang cermat dan terbuka agar tidak ada tarik ulur kepentingan, sehingga bisa diambil keputusan yang cepat dan terarah. Meminimalisir tarik ulur serta alasan-alasan yang menjadi bola liar terhadap perkembangan politik yang semakin memanas.

Memang diakui, meningkatnya konflik teluk yang melibatkan Iran dan Amerika serta Israel jelas membuat harga minyak dunia terus mengalami penaikan. Ujung-ujungnya pelambatan ekonomi negara di dunia khususnya negara berkembang menjadi ancaman yang sangat serius. Melambungnya harga minyak, diyakini banyak negara mengalami kegagalan ekonomi. Banyaknya pengangguran menjadi penyebab menaiknya angka kejahatan dan jatuhnya sebuah negara di era modern saat ini. Sungguh naif. Hanya untuk sebuah kehidupan yang baik, ternyata minyak mampu mempengaruhinya.