SAMPAH, MUSUH ATAU BUKAN ?

Gunungan Sampah

Perilaku manusia sebagai makhluk sosial mengantarnya pada cerminan pembentukan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Tak terkecuali dengan hasil kegiatan atau usaha yang merupakan sisa olahan yang tidak terpakai seperti sampah.

Mungkin sejak jaman lahirnya manusia ke muka bumi, yang namanya sisa produk yang tidak terpakai saat itu juga telah lahir. Hanya pada jamannya, sampah yang dihasilkan tidak lebih daripada biji-bjian maupun kulit buah-buahan produk alam yang tidak bisa digunakan atau dimakan.

Nah, di akhir jaman saat ini, jaman dimana yang katanya modern dan canggih, yang namanya sampah tidak bisa lepas dari sisa kegiatan manusia yang hidupnya terus bersosialisasi, kemudian membentuk kelompok yang dinamakan masyarakat.

Sampah adalah wujud kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam upayanya mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang makin baik tidak diiringi dengan pola pikir yang maju dari masyarakat itu sendiri. Pola pikir yang dimaksud adalah kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya, lalu bagaimana menanamkan pemahaman sejak dini kepada anak-anak untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tampatnya, bagaimana pula mengenalkan anak-anak terhadap pembedaan jenis sampah mana yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak. Tetapi tetap saja diperlukan suatu usaha yang serius dan terus menerus tanpa kenal lelah mengajarkan kepada masyarakat bahwa sampah adalah kerugian.

Coba lihat saja, sekeliling lingkungan yang kita diami dan kita pijak, banyak terlihat onggokan sampah baik itu disudut ruangan, tempat atau media yang seharusnya bukan menjadi habitat sampah. Sebab demikian, karena empati masyarakat makin berkurang. Kekurangpedulian inilah yang kemudian menimbulkan masalah besar yang kelak membuat masyarakat makin menjerit, jengah dan galau terhadap keberadaan sampah.

Gunungan sampah yang berserakan disetiap sudut, kini telah menjadi pemandangan yang biasa. Limbah tersebut kini menyimpan segudang bom waktu yang bisa merugikan masyarakat. Tidak heran, bila musim penghujan, datang banjirpun banyak menggenang. Timbul kemudian penyakit dan lingkungan yang tidak sehat. Sampah kini menjadi musuh masyarakat, padahal ia ada karena kurangnya kepedulian terhadap kebersihan. Lain itu, timbul masalah sosial lainnya seperti dampak banjir yang mengakibatkan macet dan bisa memukul kegiatan ekonomi saat itu juga. Ruginya, bisa miliaran bahkan tidak mungkin triliunan.

Got dan selokan yang sedianya menjadi jalur lintas air, lama kelamaan ditumbuhi dengan rumput. Tidak itu saja, media jalur lintas air kini banyak mengalami pendangkalan. Belum lagi pelebaran jalan yang memakan badan saluran air. Pun ini terjadi, tetap saja lagi-lagi masyarakat saling menunjuk siapa yang pantas salah. Padahal, tidak perlu menunjuk hidung, dengan kesadaran yang terbangun secara ikhlas, niscaya masalah sampah bisa teratasi. Masyarakat tidak perlu lagi terjebak ke dalam relung perebutan penggunaan lahan sampah secara eksklusif. Tetapi bagaimana dengan sampah, bisa menciptakan sesuatu yang berguna seperti penggunaan gas metana yang lahir dari sampah.

Dalam kesempatan ini, penulis mengajak kepada teman-teman pembaca untuk bisa mensounding minimal memberikan pencerahan kepada orang terdekat kita untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Cerdas mengelola sampah, bisa membawa masyarakat kepada tatanan kehidupan yang sejahtera. Lebih dari itu, sampah bukanlah momok atau musuh yang ketika kita lewat kemudian menutup hidung. Tapi tutuplah pikiran yang kolot, Tutup pula pikiran yang mau menang sendiri. Tutup pikiran yang menyalahkan sesama, termasuk jangan beri kesempatan berpikir untuk mengeruk keuntungan pribadi yang lebih dari nilai toleransi sosial masyarakat. Kembangkan usaha dan kreatifitas, budayakan gemar mendaur ulang sampah. Siapa tau, dari sampah kita bisa menjadi orang yang berharga dari aspek kepribadian. Karena sesungguhnya, sampah itu ada sejak adam dan hawa menghuni dunia.

Perang Strategi Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta

Sepanjang bulan maret ini, Ibukota dipenuhi sesak dengan berita pencalonan bakal Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Berbagai drama dan kejadian sekitar politik pencalonan pemimpin Jakarta selalu menghiasi layar kaca. Praktis, pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, baik itu oleh para kandidat maupun partai pendukung bisa ditangkap langsung oleh audiens segmen yang dituju. Harapannya media mampu menyampaikan setiap pesan yang hendak disampaikan. Nah, disinilah peran media seperti televisi diyakini bisa mempengaruhi pikiran calon pemilih untuk menentukan jagoan yang akan diusungnya menjadi pemimpin Jakarta.

Gambar oleh zonaebook.wordpress

Mengutip salah satu artikel di laman dari salah satu blog, media sebagai salah satu bentuk  komunikasi massa mempunyai peran yang cukup signifikan dalam menciptakan perubahan penting bagi kondisi kehidupan sosial masyarakat. Dengan media, suatu realitas peristiwa dapat diketahui secara umum meninggalkan lokasi dan menuju batas-batas wilayah yang lebih luas menembus jarak, ruang dan waktu. Selain itu pula secara kuantitas cakupan jangkauan yang dituju oleh media pada consumer (masyarakat) dalam jumlah yang besar, banyak. Sangat pas dengan ciri penduduk Jakarta yang sangat heterogen.

Menjadi lebih komplit, ternyata para kandidat bakal calon Gubernur dan Wakil sudah melek informasi. Dengan kata lain, para tim sukses yang mengusung jagonya, ramai-ramai melirik media televisi sebagai wahana menyampaikan pesan dan janji-janji yang digaungkan para kandidat. Perang strategi media tidak terelakkan lagi.

Tidak hanya melalui media televisi, para pendukung kandidat Gubernur dan Wakilnya juga melirik media berita online. Melalui jaringan internet yang semakin canggih dan mudah diakses, informasi tentang keunggulan kandidat terus disuarakan sejauh pelosok di bumi Betawi. Bayangkan berapa besar biaya yang harus disiapkan untuk mendukung perang informasi agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat jagoannya.

Untuk hitung-hitungan, penulis sendiri tidak mampu mengurainya. Tapi yang jelas, di dalam suatu pesta pemilihan Kepala Daerah, rasanya tidak mungkin semuanya serba gratis. Perlu satu kerjasama dari berbagai pihak maupun elemen dari para kandidat untuk bahu membahu menunjukkan kemampuannya membawa perubahan kota Jakarta ke arah yang lebih baik. Memang, masing-masing kandidat bakal calon Gubernur maupun Wakilnya tentu mempunyai strategi pemenangan tersendiri agar bisa finish dengan satu kemenangan yakni bisa mempengaruhi calon pemilih.

Namun perlu diingat pula, perang strategi informasi boleh dilakukan oleh para pendukung bakal calon. Tetapi di sisi lain, para pemilih yakni masyarakat Jakarta sudah sangat cerdas bagaimana menentukan pilihannya. Alih-alih gencar melakukan kampanye dengan media, bukannya dukungan yang dipilih, malah cacian dan ejekan yang diterima.

Satu contoh kecil saja, bila salah satu pasangan kandidat Gubernur dan Wakilnya membuat jargon kampanye yang berbau SARA, pasti bakalan menuai cemoohan dari masyarakat. Dari sini saja, permulaan untuk perang strategi yang ke depannya bakal menguras pikiran dan tenaga sudah divonis bakal kedodoran. Dan, inilah yang harus dihindari oleh para kandidat yang akan bertarung dalam PILKADA Jakarta.

Perang strategi tidak hanya melalui media saja. Perlu ada cara lain agar komunikasi antara kandidat dengan pemilihnya berjalan dengan baik. Model komunikasi ketemu langsung masyarakat dengan mendengar keluhan dan memberikan janji perubahan masih dianggap mumpuni meraup suara masyarakat. Terjun langsung dan merasakan apa yang dirasakan masyarakat menjadi cara sendiri para kandidat merangkul masyarakat.

Ada pula yang menyasar masyarakat dengan mendengar aspirasi melalui kearifan lokal atau budaya setempat. Dengan perhatian yang seksama, janji pelestarian budaya lokal bisa juga menjadi wahana meraup suara. Atau dengan mendekatkan diri pada komunitas seni, asal konsisten dan tidak ingkar janji, dijamin suara akan mengalir ke bakal calon kandidat.

Nah, disinilah perlu kecerdasan dan kearifan para kandidat Bakal Calon Gubernur dan Wakilnya. Tidak melulu dengan janji-janji tapi bisa memberi bukti. Merangkul dan mendekat serta meniadakan sekat-sekat model priyayi yang biasanya melekat dengan kekuasaan.

Siapapun anda dan darimanapun anda, sebagai salah satu warga Jakarta, penulis ucapkan selamat datang dan bertarung. Kedepankan fair play. Berlomba-lombalah untuk kebaikan dan perubahan Jakarta ke depan.

Di Tepian Naiknya Harga BBM Bersubsidi

Gambar oleh kotajogja.com

Jelang penaikan BBM yang semakin dekat, pemerintah kian disibukkan oleh beberapa oknum yang hendak mengambil keuntungan dari selisih harga lama dan harga yang baru. Menurut informasi media massa, harga ke ekonomisan BBM bersubsidi saat ini berkisar Rp. 6000. Bagi beberapa kalangan, kenaikan harga BBM bersubsidi dipandang sebagai suatu hal yang tak terhindarkan, menyusul meroketnya harga minyak mentah dunia

Mengutip Ketua Departemen Bidang Keuangan DPP Partai Demokrat M Ikhsan Modjo dalam suatu harian online, kenaikan harga BBM sangat layak dilakukan saat ini. Beberapa alasan tersebut diantaranya adalah keberpihakan pada rakyat kecil. Saat ini, 10 persen dari orang kaya menggunakan Rp 5,8 triliun dari subsidi BBM. Sementara itu, 10 persen orang miskin menggunakan Rp 500 miliar subsidi BBM.

Kenaikan harga BBM juga dipandang sejalan dengan upaya penghematan dan penciptaan energi terbarukan. Kemudian dana yang sebelumnya digunakan untuk subsidi BBM dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

Selain itu, pengurangan subsidi turut menekan kasus penyelundupan BBM ke negeri tetangga. Saat ini, harga BBM di Singapura mencapai Rp 15.695 per liter, sementara di Malaysia sekitar Rp 5.750 dan pengurangan subsidi juga membantu pemerintah 2014. Pemerintahan yang akan datang tak terbebani subsidi BBM yang tinggi.

Namun beberapa kalangan juga menolak usulan penaikan BBM. Seperti yang diungkapkan partai oposisi pemerintah seperti yang diungkapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkukuh menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak per awal April nanti.

Seperti yang dikutip Tempo.Co dalam laman online, Ketua Fraksi (PDIP) di DPR Puan Maharani mengatakan partainya mengecam rencana itu. Alasan mendasar penolakan PDIP selain tidak berpihak pada masyarakat kecil, kenaikan harga BBM juga tidak sesuai dengan UU APBN Tahun 2011 Pasal 7 ayat 4 dan 6. Pasal ini, kata dia, menegaskan pemerintah tidak akan membatasi subsidi dan menaikkan harga BBM. "Kalau sekarang ingin menaikkan harga BBM, tentu saja pasal itu harus direvisi dahulu," ujar Puan.

Terlepas dari pro kontra rencana penaikan harga BBM bersubsidi tersebut buat kita sebagai masyarakat umum jelas mempunyai dampak yang lumayan besar. Harga-harga kebutuhan hidup lainnya disinyalir pasti mengekor naiknya harga BBM. Tidak itu saja, dengan berlarut-larutnya pengumuman penaikkan harga BBM bersubsidi harga kebutuhan hidup lainnya sudah naik. Apalagi ketika harga BBM dinaikkan, pasti semuanya ikut naik. Lagi-lagi masyarakat kecil yang merasakan akibatnya.

Parahnya, sengkarut marut terhadap pro kontra penaikkan BBM antara pemerintah dan DPR, dimanfaatkan betul oleh oknum yang mengais keuntungan dengan menimbun BBM, membeli jauh dari kebutuhan dalam jumlah besar serta melepasnya ketika harga sudah naik. Aksi ini tentu membuat masyarakat makin terjepit dengan langkanya BBM. Namun aksi ini perlu diberantas oleh pemerintah beserta jajaran penegak hukum.

Terhadap aksi yang tidak bertanggungjawab tersebut, layak buat kita untuk mendukung penegak hukum memberikan hukuman yang sangat berat bagi pelaku yang tega membuat masyarakat makin menderita. Kalo perlu diberikan jerat hukum yang mempunyai efek jera seperti apa yang dilakukan penegak hukum terhadap koruptor.

Tindakan oknum yang menimbun BBM dengan mengharapkan keuntungan pribadi ditengah penderitaan masyarakat sangat bertentangan dengan nurani dan akal logika. Sepertinya selisih harga yang mencapai Rp. 1.500 membutakan mereka untuk bahagia diatas penderitaan masyarakat.

Melihat aksi mereka yang ketahuan dan diliput media massa beberapa hari terakhir ini, Pemerintah harus berani mengambil tindan keras dan tegas. Pemerintah juga harus bisa meyakinkan kepada DPR atas manfaat yang bisa diambil dari kenaikan BBM. Berikan pandangan dan perhitungan yang cermat dan terbuka agar tidak ada tarik ulur kepentingan, sehingga bisa diambil keputusan yang cepat dan terarah. Meminimalisir tarik ulur serta alasan-alasan yang menjadi bola liar terhadap perkembangan politik yang semakin memanas.

Memang diakui, meningkatnya konflik teluk yang melibatkan Iran dan Amerika serta Israel jelas membuat harga minyak dunia terus mengalami penaikan. Ujung-ujungnya pelambatan ekonomi negara di dunia khususnya negara berkembang menjadi ancaman yang sangat serius. Melambungnya harga minyak, diyakini banyak negara mengalami kegagalan ekonomi. Banyaknya pengangguran menjadi penyebab menaiknya angka kejahatan dan jatuhnya sebuah negara di era modern saat ini. Sungguh naif. Hanya untuk sebuah kehidupan yang baik, ternyata minyak mampu mempengaruhinya.

Persandingan Konsep Desa Sadar Hukum dengan Indeks Pembangunan Manusia

Dalam satu kesempatan peresmian Desa Sadar Hukum (DSH) di Propinsi Banten beberapa waktu yang lalu, Menkumham Amir Syamsudin mengatakan terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembinaan hukum suatu daerah juga dapat menjadi motivator desa-desa lain untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya.
 

Menilik pernyataan Menkumham, bisa dikatakan bahwa konsep DSH mampu mendukung iklim keamanan dan ketertiban suatu daerah yang pada akhirnya mendukung gerak pembangunan yang gencar dilakukan pemerintah, termasuk pula pembangunan manusia Indonesia yang cerdas dan bermoral. Hal ini tentu tidak bisa dipungkiri bahwa, suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, ternyata sangat mendukung iklim investasi di Indonesia. Terang saja, dengan kondisi demikian, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Pusat Penyuluhan Hukum melalui jejaringnya di Kantor Wilayah Hukum dan HAM terus mengupayakan pertumbuhan DSH ke depan terus dipacu seiring dengan tuntutan perkembangan zaman.

Sementara itu, menurut data hasil presentasi tentang Konsep Note Pemilihan Provinsi untuk Studi DSH dan Law Center yang diterima BPHNTV mengungkapkan bahwa terbentuknya DSH sejak tahun 1993 hingga 2011 ternyata mendukung arah pembangunan Manusia Indonesia. Seperti yang digambarkan Peringkat Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia 2010 (sumber BPS), menyebutkan bahwa ada 11 propinsi yang dikategorikan ke dalam kelompok pembangunan yang berkategori tinggi (high), 10 propinsi berkategori sedang (middle) dan 12 propinsi berkategori rendah (low).

Sedangkan pada data yang sama dengan mengambil sample tahun 1999 - 2009, peringkat propinsi yang pertumbuhan DSHnya tinggi berjumlah 2 propinsi yaitu Bali sebesar 14,35 % dan Sumatera Barat sebesar 8,16 %, sedangkan yang masuk dalam kategori sedang berjumlah 6 propinsi yaitu Yogyakarta 3,83 %, NTB 3,27 %, Babel 3,33 %, Jambi 2,71 %, Sulteng 2,64 %, dan Jabar 2,49 % dan yang masuk dalam kategori rendah berjumlah 3 propinsi yaitu, 1,24 %, Kalteng 1,19 % dan Banten 1,18%.

Tabel di atas merupakan hasil perhitungan secara acak terhadap jumlah kumulatif pertumbuhan DSH sejak tahun 1993 hingga 2009, seperti yang tergambar dalam tabel III, di bawah ini :

 

Bila data tersebut disandingkan, peringkat propinsi di Indonsia berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010 dengan pertumbuhan DSH di tahun yang sama maka bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan DSH disetiap propinsi berjalan searah dengan pembangunan manusia Indonesia di setiap propinsi. Atau dengan kata lain, berani disimpulkan bahwa konsep DSH ternyata mampu mendukung penaikan jumlah indeks pembangunan manusia Indonesia di setiap propinsi.

Seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut :

Bila melihat persandingan hasil presentase DSH dan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010, jika dikombinasikan akan menghasilkan data sebagai berikut :

Bila melihat tabel kombinasi jelas terlihat bahwa ada beberapa propinsi Sumatera Barat menempati kategori DSHnya tinggi dan IPMnya tinggi.Kemudian propinsi yang masuk kategori sedang baik itu DSH maupun IPM adalah Jawa Barat, Jambi dan Bangka Belitung. Kemudian propinsi yang masuk kategori rendah abik DSH maupun IDM yaitu Banten dan Papua.

Sementara itu Kalimantan Tengah masuk dalam kategori IDM nya tinggi tetapi DSH-nya rendah. Yogyakarta IDM-nya tinggi, DSH-nya sedang. Bali IDM-nya sedang tetapi DSH-nya justru tinggi. Sulawesi Tengah dan NTB IDM-nya rendah.

Hasil persandingan dan kombinasi yang dipresentasikan oleh Tim Evaluasi DSH menyimpulkan bahwa tidak semua IDM tinggi DSH-nya juga tinggi. Begitupula IDM-nya rendah maka DSH-nya juga rendah. Data tersebut mengungkap fakta bahwa IDM dan DSH mempunyai ukuran tersendiri dalam penilaiannya. Tapi yang menarik dari data tersebut adalah bila dirata-rata baik IPM maupun DSH ternyata mendukung kemajuan suatu propinsi tentang arti pembangunan kesadaran hukum dan pembangunan lainnya dalam upaya mewujudkan cita-cita negara yang adil dan makmur. Adanya kesadaran hukum diyakini meneguhkan kepastian hukum sebagai modal pembangunan yang panjang.

Tidak heran bila Menkumham mengatakan keberadaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum tersebut, dapat menjadi motivator warga desa-desa lain untuk meningkatkan kesadaran hukum. Buah dari kerja keras masyarakat yang begitu peduli terhadap kesadaran hukum tentu membuat pemerintah meresmikannya menjadi Desa Sadar Hukum. 

Tetapi penetapan Desa Sadar Hukum tentu melalui penilaian berbagai kriteria seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lunas 90 persen, tidak ada perkawinan di bawah umur, angka kriminalitas di desa tersebut rendah, termasuk rendahnya kasus narkoba. Kriteria lainnya adalah tingginya masyarakat terhadap kesadaran kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta kriteria lainnya yang ditetapkan pemerintah setempat.***